nyingmavolunteer -Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menegaskan pentingnya komitmen pelaku usaha dalam menjaga kelestarian hutan. Organisasi ini juga menyoroti peran strategis sektor kehutanan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Ketua Umum APHI, Soewarso, menyampaikan bahwa tantangan global semakin kompleks. Perubahan iklim, degradasi hutan, dan tekanan eksploitasi sumber daya alam terus meningkat. Kondisi ini menuntut pelaku usaha kehutanan menerapkan pengelolaan yang tidak hanya berorientasi ekonomi. Mereka juga harus mengedepankan prinsip keberlanjutan, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan ekosistem.
Menurut Soewarso, APHI mendorong anggotanya untuk memperkuat praktik pengelolaan hutan berkelanjutan. Upaya ini mencakup peningkatan kegiatan penanaman dan pengayaan hutan. Program tersebut dilakukan baik di hutan tanaman maupun hutan alam. Selain itu, pemanfaatan sumber daya hutan harus dilakukan secara bijak dan terukur.
“APHI terus berkomitmen memperluas tutupan hutan melalui kegiatan penanaman dan pengayaan. Kami juga memastikan pemanfaatan hutan dilakukan secara bertanggung jawab,” ujar Soewarso. Ia menyampaikan hal tersebut dalam acara Halal Bihalal Idul Fitri 1447 Hijriah di Jakarta.
Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan luas hutan Indonesia mencapai lebih dari 120 juta hektare. Namun, tekanan terhadap kawasan hutan masih terjadi akibat aktivitas ilegal dan alih fungsi lahan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci menjaga keberlanjutan hutan.
Baca juga:“Rupiah Melemah di Tengah Kekhawatiran Eskalasi Konflik Amerika Serikat dan Iran”
Pemerintah Perkuat Tata Kelola Hutan dan Pengawasan Berbasis Ekosistem
Pemerintah Indonesia terus memperkuat tata kelola kehutanan untuk menjaga kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini dilakukan melalui koordinasi lintas tingkat pemerintahan serta penguatan sistem pengawasan di lapangan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Mahfudz MP, menyatakan bahwa pemerintah meningkatkan sinergi antara pusat dan daerah. Upaya ini mencakup rencana pengembangan pusat ekosistem pengelolaan hutan. Pusat tersebut berfungsi sebagai penghubung kebijakan tata ruang dengan praktik di lapangan.
Mahfudz menegaskan bahwa pengelolaan hutan harus berjalan seimbang. Pemerintah berupaya menjaga kelestarian alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi nasional menghadapi perubahan iklim dan degradasi lingkungan.
“Pemerintah terus mendorong pengelolaan hutan yang lestari, alam yang terjaga, serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Mahfudz.
Selain itu, pemerintah memperkuat pengawasan langsung di kawasan hutan. Salah satu langkah utamanya adalah menambah jumlah Polisi Kehutanan (Polhut). Saat ini jumlah Polhut sekitar 4.800 personel. Pemerintah menargetkan peningkatan bertahap hingga mencapai sekitar 21.000 personel. Penambahan ini diharapkan mampu menekan aktivitas ilegal dan kerusakan hutan.
Sementara itu, Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Kementerian Lingkungan Hidup, Sigit Reliantoro, menekankan pentingnya perubahan paradigma. Ia menyebut manusia tidak boleh lagi memposisikan diri sebagai pemilik alam. Sebaliknya, manusia harus bertindak sebagai penjaga keseimbangan lingkungan.
“Manusia boleh memanfaatkan sumber daya alam, tetapi tidak boleh merusak. Pemanfaatan harus berdasarkan batas ekologis,” kata Sigit.
Strategis Dorong Transformasi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Kementerian Lingkungan Hidup, Sigit Reliantoro, menilai APHI memiliki peran penting dalam transformasi sektor kehutanan. Organisasi ini tidak hanya mewakili pelaku usaha, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah.
Sigit menjelaskan bahwa tantangan kehutanan semakin kompleks. Tekanan terhadap hutan terus meningkat akibat aktivitas ekonomi dan perubahan iklim. Oleh karena itu, transformasi menuju pengelolaan hutan berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak.
Menurut Sigit, APHI dapat mendorong perubahan praktik di tingkat industri. Organisasi ini memiliki posisi kuat dalam mempengaruhi kebijakan internal perusahaan. Selain itu, APHI juga berperan dalam memastikan penerapan standar keberlanjutan di lapangan.
“APHI memiliki peran strategis dalam mendorong transformasi pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan,” ujar Sigit.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor harus diperkuat. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat perlu bekerja bersama menghadapi tantangan kehutanan. Sinergi ini penting untuk memperbaiki tata kelola hutan secara menyeluruh.
Data menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan hutan berkelanjutan bergantung pada kolaborasi multipihak. Tanpa koordinasi yang kuat, upaya perlindungan hutan sulit berjalan efektif. Karena itu, peran organisasi seperti APHI menjadi semakin relevan.
Ke depan, Sigit berharap seluruh pihak meningkatkan komitmen bersama. Langkah ini mencakup penguatan regulasi, penerapan praktik ramah lingkungan, dan peningkatan pengawasan. Dengan sinergi yang solid, pengelolaan hutan berkelanjutan di Indonesia dapat terwujud secara konsisten.
Baca juga:”Mau Jalan-Jalan ke Luar Negeri Lebih Hemat? Ini Rahasianya”
Leave a Reply