nyingmavolunteer.org -Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) Kementerian Transmigrasi Tahun Anggaran 2025. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK untuk menilai kewajaran laporan keuangan kementerian dan lembaga negara.
Anggota III BPK, Akhsanul Khaq, menyampaikan hal tersebut kepada Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan bertujuan memberikan opini profesional atas LK Kementrans.
“Pemeriksaan ini dilakukan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan kementerian sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),” kata Akhsanul.
Pemeriksaan ini mencakup berbagai aspek, termasuk kesesuaian laporan keuangan dengan SAP, kecukupan pengungkapan informasi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) kementerian juga menjadi fokus evaluasi.
Baca juga:“Ekonom Pastikan Pelemahan Rupiah ke Rp17.000 Cuma Sementara”
Pemeriksaan Transaksi dan SAKTI di Kementerian Transmigrasi
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan fokus pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Transmigrasi Tahun Anggaran 2025. Pemeriksaan meliputi transaksi antar kementerian/lembaga, implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), serta pengelolaan kas, piutang, utang, dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Anggota III BPK, Akhsanul Khaq, mengatakan pemeriksaan ini bertujuan menilai kepatuhan, efektivitas, dan akurasi pengelolaan keuangan kementerian. Ia menekankan pentingnya dukungan pimpinan Kementerian Transmigrasi agar proses berjalan lancar.
“BPK mengharapkan dukungan penuh pimpinan dan jajaran Kementerian Transmigrasi dalam penyediaan data dan informasi,” kata Akhsanul. Bantuan tersebut diperlukan agar pemeriksaan selesai tepat waktu dan hasilnya akurat.
Fokus pada implementasi SAKTI menjadi hal krusial karena sistem ini mengintegrasikan seluruh transaksi keuangan kementerian. Evaluasi mencakup aliran kas, pencatatan piutang dan utang, serta penerimaan PNBP untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.
Akhsanul juga menegaskan komitmen BPK untuk bersinergi dengan kementerian. “BPK berkomitmen menjadi mitra strategis Kementerian Transmigrasi dalam meningkatkan tata kelola keuangan negara dan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Perencanaan Program Transmigrasi untuk Ketahanan Pangan 2025
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja terkait perencanaan program transmigrasi Tahun 2025. Penyerahan dilakukan kepada Kementerian Transmigrasi dan instansi terkait. Pemeriksaan ini bertujuan menilai efektivitas program transmigrasi dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Anggota III BPK, Akhsanul Khaq, menjelaskan bahwa pemeriksaan mencakup tiga aspek utama: regulasi, tata kelola kelembagaan, dan sistem informasi. Evaluasi ini penting untuk memastikan perencanaan program berjalan sesuai kebijakan nasional.
“Pemeriksaan ini bertujuan menilai efektivitas perencanaan program transmigrasi dalam mendukung ketahanan pangan,” kata Akhsanul dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.
Lingkup pemeriksaan mencakup regulasi yang mengatur pelaksanaan program transmigrasi, mekanisme koordinasi antarinstansi, dan pengelolaan data melalui sistem informasi yang terintegrasi. Fokus ini membantu memastikan program dijalankan secara efisien dan tepat sasaran.
BPK menekankan bahwa program transmigrasi memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Dengan pemeriksaan kinerja, kementerian dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan peluang perbaikan dalam pelaksanaan program.
Baca juga:“Konflik AS-Israel dengan Iran Picu Lonjakan Harga Minyak dan Tekan Pasar Global”
Leave a Reply