nyingmavolunteer -Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung menyalurkan bantuan pangan kepada 146.232 keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan tersebut berupa beras cadangan pangan pemerintah dan minyak goreng. Program ini ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung stabilitas harga pangan.
Kepala DKPP Kota Bandung Gin Gin Ginanjar menyampaikan bahwa penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap di wilayah Kota Bandung. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan masyarakat di tengah tekanan ekonomi.
“Bantuan yang diberikan berupa beras kualitas medium sebanyak 10 kilogram per bulan dan minyak goreng sebanyak 2 liter per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat,” kata Gin Gin di Bandung.
Ia menjelaskan, bantuan pangan ini tidak hanya berfungsi sebagai dukungan sosial, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian inflasi daerah. Dengan adanya distribusi rutin, tekanan harga kebutuhan pokok di pasar diharapkan dapat lebih terkendali.
DKPP menegaskan bahwa distribusi dilakukan sesuai data penerima yang telah diverifikasi. Hal ini dilakukan agar bantuan tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Program cadangan pangan pemerintah ini juga menjadi bagian dari strategi nasional dalam menjaga ketersediaan bahan pangan pokok. Pemerintah daerah berperan dalam memastikan distribusi berjalan lancar hingga tingkat rumah tangga.
Selain itu, DKPP Kota Bandung terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam proses pendistribusian. Kolaborasi ini mencakup perangkat daerah, kecamatan, hingga kelurahan untuk mempercepat penyaluran bantuan.
Gin Gin menambahkan bahwa pemerintah akan terus memantau efektivitas program ini di lapangan. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan bantuan memberikan dampak nyata bagi masyarakat penerima.
Dengan jumlah penerima mencapai lebih dari 146 ribu KPM, program ini menjadi salah satu intervensi pangan terbesar di Kota Bandung. Pemerintah berharap bantuan ini dapat membantu menjaga ketahanan ekonomi rumah tangga.
Baca juga:“Duo Mercedes Siap Tunjukkan Dominasi di GP Miami”
Pastikan Kualitas Beras CPP Layak Konsumsi
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung memastikan kualitas beras cadangan pangan pemerintah (CPP) sebelum disalurkan kepada masyarakat. Pemeriksaan ketat dilakukan untuk menjamin keamanan dan kelayakan konsumsi bantuan pangan. Langkah ini menjadi bagian dari standar distribusi pangan daerah.
Kepala DKPP Kota Bandung Gin Gin Ginanjar menjelaskan bahwa proses pengawasan dilakukan secara menyeluruh. Pemeriksaan dimulai dari gudang penyimpanan hingga tahap distribusi ke keluarga penerima manfaat (KPM) di lapangan.
“Pemeriksaan dilakukan sejak proses penyimpanan di gudang hingga distribusi di lapangan guna memastikan bantuan yang diterima masyarakat dalam kondisi baik dan layak konsumsi,” kata Gin Gin.
Ia menegaskan bahwa pengawasan kualitas menjadi prioritas utama dalam penyaluran bantuan pangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari risiko distribusi bahan pangan yang tidak memenuhi standar kelayakan.
Proses pengecekan melibatkan verifikasi fisik beras, kondisi penyimpanan, serta kelayakan distribusi. Setiap tahapan diawasi agar bantuan yang diterima masyarakat tetap terjaga kualitasnya.
DKPP juga memastikan rantai distribusi berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Koordinasi dilakukan dengan pihak gudang penyimpanan dan petugas lapangan untuk menjaga konsistensi mutu bantuan.
Langkah ini dilakukan seiring dengan penyaluran bantuan kepada 146.232 KPM di Kota Bandung. Bantuan tersebut terdiri dari beras medium dan minyak goreng sebagai bagian dari program cadangan pangan pemerintah.
Selain menjaga kualitas, DKPP juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses distribusi. Pengawasan ini bertujuan agar bantuan tepat sasaran dan sesuai dengan data penerima yang telah diverifikasi.
Gin Gin menambahkan bahwa kualitas pangan yang baik menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program bantuan sosial. Pemerintah daerah berkomitmen menjaga standar tersebut secara berkelanjutan.
Salurkan Bantuan ke 146.232 KPM, Capai 28 Persen
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung terus mempercepat penyaluran bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Hingga saat ini, distribusi telah mencapai puluhan ribu penerima di berbagai wilayah. Program ini mencakup beras cadangan pangan pemerintah dan minyak goreng.
Kepala DKPP Kota Bandung Gin Gin Ginanjar menyampaikan bahwa realisasi penyaluran telah mencapai 41.403 KPM. Angka tersebut setara dengan sekitar 28 persen dari total sasaran penerima bantuan di Kota Bandung.
“Kami memastikan proses distribusi terus dilanjutkan hingga seluruh penerima bantuan dapat terlayani secara maksimal,” kata Gin Gin.
Penyaluran bantuan telah dilakukan di delapan kecamatan dan 28 kelurahan. DKPP menargetkan seluruh wilayah sasaran dapat segera terjangkau secara merata. Proses distribusi dilakukan secara bertahap untuk memastikan ketepatan dan kelancaran penyaluran.
Gin Gin menjelaskan bahwa jumlah penerima bantuan pada periode ini mengalami peningkatan signifikan. Kenaikan ini menunjukkan semakin luasnya cakupan program bantuan pangan di Kota Bandung.
Ia menyebutkan, pada periode Oktober–November 2025 jumlah penerima tercatat 80.221 KPM. Sementara pada periode Februari–Maret 2026 meningkat menjadi 146.232 KPM.
“Terjadi penambahan sebanyak 66.011 penerima yang tersebar di 30 kecamatan dan 151 kelurahan di Kota Bandung,” ujarnya.
Peningkatan jumlah penerima tersebut menunjukkan adanya perluasan data sasaran bantuan. Pemerintah daerah melakukan penyesuaian berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
DKPP memastikan proses verifikasi data dilakukan secara ketat sebelum penyaluran. Hal ini bertujuan agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Selain itu, distribusi dilakukan dengan melibatkan perangkat wilayah hingga tingkat kelurahan. Koordinasi ini dilakukan untuk mempercepat proses penyaluran di lapangan.
DKPP Kota Bandung menargetkan seluruh penerima dapat segera menerima bantuan sesuai jadwal. Pemerintah daerah terus memantau perkembangan distribusi agar berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
Baca juga:“Komisi VI DPR Apresiasi Kinerja Menteri ESDM Terkait Ketahanan Energi”
Leave a Reply