nyingmavolunteer – Industri minyak dan gas bumi dinilai memiliki peluang besar untuk membuka sumber ekonomi baru sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat pesisir. Namun, manfaat tersebut hanya akan tercapai jika pengelolaan dilakukan secara adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan lokal.
Pakar ekonomi lingkungan dari IPB University, Aceng Hidayat, menilai kontribusi industri migas masih belum optimal bagi masyarakat sekitar wilayah operasi. Ia menekankan pentingnya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja lokal, pembagian manfaat ekonomi, serta perlindungan kesejahteraan dan lingkungan.
Menurut Aceng, penyerapan tenaga kerja lokal menjadi pintu masuk utama agar industri migas memberi dampak nyata. Fokus utama seharusnya diarahkan pada lulusan sekolah menengah kejuruan dan kelompok kelas menengah di wilayah pesisir.
Ia menjelaskan bahwa selama ini industri migas lebih banyak menyerap tenaga kerja berkeahlian tinggi. Sementara itu, peluang bagi tenaga teknis menengah masih relatif terbatas, meski potensinya cukup besar jika didukung peningkatan kompetensi.
Aceng menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan industri dan kapasitas sumber daya manusia lokal. Tanpa intervensi kebijakan dan peran aktif perusahaan, masyarakat sekitar berisiko hanya menjadi penonton aktivitas ekonomi besar.
Untuk itu, ia mendorong perusahaan migas berperan aktif membangun ekosistem pelatihan tenaga kerja lokal. Perusahaan diharapkan tidak hanya merekrut, tetapi juga menyiapkan calon tenaga kerja sejak awal.
Salah satu gagasan yang diajukan adalah pembentukan lembaga pendidikan atau pelatihan bersama oleh investor migas. Lembaga ini dapat menyiapkan tenaga teknis lokal dalam waktu relatif singkat dengan standar kompetensi dan sertifikasi yang jelas.
Menurut Aceng, langkah tersebut akan menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara industri migas dan masyarakat pesisir. Dengan keterlibatan tenaga kerja lokal, manfaat ekonomi diharapkan lebih merata dan berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan migas yang inklusif tidak hanya memperkuat ekonomi daerah, tetapi juga meningkatkan penerimaan sosial dan menjaga keberlanjutan lingkungan di sekitar wilayah operasi.
“Baca Juga : Akademisi Ingatkan Prabowo Soal Kewajiban Bentuk Wantimpres”
TATA KELOLA MIGAS DAN BAGI HASIL DINILAI KUNCI PERLUAS MANFAAT EKONOMI PESISIR
Industri minyak dan gas bumi berpotensi memberi manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat pesisir jika dikelola dengan tata kelola yang adil dan transparan. Dampak tersebut akan semakin terasa apabila tenaga kerja lokal terserap langsung dan hasil ekonominya kembali ke wilayah sekitar operasi.
Pakar ekonomi lingkungan dari IPB University, Aceng Hidayat, menilai penyerapan tenaga kerja lokal yang optimal akan membuat manfaat industri migas langsung dirasakan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan tenaga kerja setempat dapat mempercepat perputaran ekonomi di daerah pesisir.
Selain aspek ketenagakerjaan, Aceng menyoroti pentingnya penataan ulang skema kontraktual antara negara sebagai pemilik sumber daya alam dan investor sebagai pemanfaat. Ia menilai diskursus publik selama ini terlalu berfokus pada pajak, sementara skema bagi hasil belum dibahas secara memadai.
Menurut Aceng, kejelasan profit sharing menjadi faktor krusial untuk mengukur sejauh mana negara benar-benar memperoleh manfaat dari setiap kegiatan ekstraksi sumber daya alam. Skema tersebut perlu dibuka secara transparan agar publik memahami nilai ekonomi yang dihasilkan.
Ia menjelaskan bahwa dana dari pembagian hasil seharusnya tidak berhenti di tingkat pusat. Dana tersebut perlu dikembalikan ke wilayah operasi untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Pemanfaatan dana bagi hasil, kata dia, dapat diarahkan untuk menjaga akses masyarakat terhadap air bersih, udara bersih, serta ruang hidup yang layak. Langkah ini penting agar aktivitas industri tidak mengorbankan kualitas lingkungan dan kesehatan warga.
Aceng juga menekankan perlunya diversifikasi ekonomi masyarakat pesisir. Ketergantungan pada satu sumber pendapatan dinilai berisiko tinggi, terutama ketika industri menghadapi fluktuasi atau penurunan produksi.
Ia mendorong pemberdayaan nelayan serta pengembangan usaha alternatif seperti budidaya rumput laut, perikanan berkelanjutan, dan wisata bahari. Diversifikasi tersebut diharapkan menciptakan ketahanan ekonomi jangka panjang bagi masyarakat pesisir.
Menurutnya, kombinasi tata kelola migas yang transparan, skema bagi hasil yang adil, serta penguatan ekonomi lokal akan memastikan industri migas tidak hanya menguntungkan investor dan negara, tetapi juga membawa kesejahteraan nyata bagi masyarakat sekitar.
KONTRIBUSI MIGAS DIANGGAP SOLID, MITIGASI DAMPAK LINGKUNGAN JADI TANTANGAN UTAMA
Sektor minyak dan gas bumi dinilai telah memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional. Tantangan utama yang masih perlu diperkuat adalah pengelolaan dan mitigasi dampak lingkungan dari aktivitas energi.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, menilai peran migas dalam perekonomian tidak perlu diragukan. Menurutnya, fokus kebijakan ke depan perlu diarahkan pada pengendalian dampak lingkungan secara konsisten.
Komaidi menjelaskan bahwa dibandingkan pertambangan mineral dan batu bara, kegiatan migas memiliki dampak fisik yang relatif lebih terbatas. Migas mengekstraksi material berbentuk cairan yang dialirkan melalui pipa, bukan material padat yang membutuhkan pembukaan lahan luas.
Ia membandingkan proses tersebut dengan pertambangan mineral dan batu bara yang harus menggali dan memindahkan material padat dalam volume besar. Aktivitas tersebut cenderung menimbulkan perubahan bentang alam yang signifikan.
Meski demikian, Komaidi menegaskan bahwa tidak ada aktivitas ekstraksi sumber daya alam yang sepenuhnya bebas dampak. Setiap kegiatan energi pasti memengaruhi lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Menurutnya, pendekatan yang realistis bukan menghilangkan dampak sepenuhnya, melainkan meminimalkannya melalui tata kelola yang bertanggung jawab. Prinsip keberlanjutan perlu menjadi standar dalam setiap tahap operasi migas.
Ia menambahkan bahwa praktik mitigasi dampak lingkungan sudah memiliki contoh penerapan yang berhasil. Teknologi, pengawasan ketat, dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi kunci untuk menekan risiko lingkungan.
Ke depan, Komaidi menilai penguatan standar lingkungan dan konsistensi pengawasan akan menentukan keberlanjutan sektor migas. Dengan pengelolaan yang tepat, kontribusi ekonomi dapat tetap berjalan seiring perlindungan lingkungan.
“Baca Juga : Bupati Natuna Terbitkan SE Larangan Medsos Saat Jam Kerja”
Leave a Reply