nyingmavolunteer – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Akhmad Munir menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam memperkuat industri media nasional yang kini menghadapi tekanan berat dari sisi keberlanjutan usaha, perubahan teknologi, hingga dominasi kepentingan ekonomi. Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi “Kaleidoskop Media Massa 2025” di Jakarta sebagai respons terhadap tantangan struktural yang mengancam eksistensi pers sebagai pilar demokrasi.
Dalam pembukaannya, Munir menegaskan bahwa pers tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengawas kekuasaan yang menjaga dinamika demokrasi. Karena itu, keberadaan media yang sehat dan independen menjadi bagian dari kepentingan publik. Ia menilai, negara perlu hadir untuk memastikan ekosistem pers tetap hidup di tengah disrupsi teknologi dan menurunnya daya dukung ekonomi industri media.
Munir menekankan bahwa negara memiliki peran strategis dalam menjaga tiga aspek utama. Yakni kebebasan pers, keberlanjutan usaha media, dan kemampuan adaptasi terhadap teknologi. Dalam pandangannya, bila negara mampu mengawal ketiga aspek tersebut tanpa campur tangan berlebihan, maka pers akan terus eksis “sepanjang masa”, tidak bergantung pada rezim mana pun. Ia juga menyoroti ancaman nyata terhadap kebebasan pers yang berasal dari dominasi kapital, baik dari dalam industri maupun dari kepentingan eksternal. Menurutnya, kondisi ini dapat membatasi ruang redaksi sehingga intervensi negara yang bersifat protektif dan bukan represif menjadi penting.
Lebih lanjut, Munir menjelaskan bahwa media saat ini menghadapi tantangan ganda: disrupsi teknologi yang mengubah perilaku konsumsi informasi, serta tekanan bisnis akibat menurunnya pendapatan iklan dan kompetisi platform digital global. Tanpa dukungan negara, banyak media berpotensi kehilangan kemampuan untuk menjalankan fungsi jurnalistik yang independen dan berkualitas. Ia mengingatkan bahwa jika media dibiarkan tertekan oleh kepentingan kapital semata, kualitas informasi publik akan menurun dan demokrasi ikut terancam.
Pada bagian penutup, Munir mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, asosiasi media, hingga masyarakat, untuk memperkuat komitmen menjaga ruang informasi yang sehat. Ia menegaskan bahwa keberlangsungan industri media bukan hanya kepentingan perusahaan pers semata, tetapi juga fondasi penting bagi demokrasi Indonesia. Munir berharap negara dapat merumuskan kebijakan konkret yang membantu industri media beradaptasi dengan perkembangan zaman, sekaligus memastikan kebebasan pers tetap terjaga. Dengan demikian, ekosistem media nasional dapat terus berkembang, berkualitas, dan berkontribusi bagi kehidupan demokratis yang lebih baik.
“Baca Juga : Hari Ibu Jadi Refleksi Perjuangan Perempuan Saat Krisis”
Industri Pers Butuh Intervensi Negara untuk Menjaga Keberlanjutan dan Fungsi Demokrasi
Industri pers nasional tengah menghadapi tekanan serius dari sisi korporasi dan model bisnis. Kondisi ini membuat perusahaan media kesulitan menjaga keberlanjutan usaha sekaligus menjalankan perannya sebagai pilar demokrasi. Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Akhmad Munir menegaskan bahwa negara perlu hadir melalui kebijakan konkret agar pers tetap bertahan di tengah perubahan ekosistem informasi.
Munir menilai, pelemahan industri media tidak bisa dilepaskan dari penurunan pendapatan iklan dan meningkatnya biaya operasional. Dalam situasi tersebut, ia mendorong pemerintah memberikan insentif bagi perusahaan pers. Bentuk dukungan itu antara lain berupa keringanan pajak serta pengurangan beban operasional lainnya. Menurutnya, langkah tersebut relevan diterapkan saat bisnis media sedang lesu dan menghadapi tekanan berlapis.
Selain insentif fiskal, Munir mengusulkan adanya regulasi khusus terkait pengelolaan sumber daya iklan. Ia berpandangan, dominasi platform digital global telah menggeser porsi belanja iklan dari media arus utama. Tanpa aturan yang adil, keberlanjutan bisnis pers nasional akan semakin terancam. Regulasi diperlukan agar distribusi iklan lebih seimbang dan tidak sepenuhnya dikuasai platform digital.
Munir juga menyoroti peran algoritma platform digital yang dinilai bebas mengatur arus informasi publik. Algoritma tersebut berpengaruh besar terhadap jangkauan berita dan pola konsumsi masyarakat. Ia menilai, negara harus hadir melalui regulasi yang melindungi perusahaan pers sekaligus masyarakat dari dampak negatif penguasaan algoritma. Perlindungan ini penting untuk menjaga kualitas informasi dan keberagaman sudut pandang.
Sejumlah laporan internasional menunjukkan tren serupa. Data UNESCO dan Reuters Institute mencatat banyak media di berbagai negara mengalami penurunan pendapatan iklan cetak dan digital. Beberapa negara telah merespons dengan kebijakan dukungan negara, termasuk subsidi media dan aturan bagi platform digital. Munir menilai Indonesia dapat mempelajari praktik tersebut dengan tetap menjaga independensi pers.
Ke depan, Munir berharap pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat dapat duduk bersama merumuskan solusi jangka panjang. Intervensi negara perlu dirancang transparan dan akuntabel agar tidak mengganggu kebebasan pers. Dengan kebijakan yang tepat, industri media diharapkan mampu beradaptasi, bertahan, dan terus menjalankan fungsi demokrasi secara sehat.
“Baca Juga : ULM Kirim Tim Dokter Layani Korban Bencana Aceh”
Leave a Reply